Kalabahi, PG.com – Narasi tentang kehadiran Indomaret di Kabupaten Alor hampir selalu dibungkus dengan satu janji yang terdengar manis: pembukaan lapangan kerja bagi anak muda. Pemerintah daerah dan sebagian masyarakat seolah percaya bahwa setiap berdirinya satu gerai ritel modern berarti bertambahnya kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran. Namun jika ditelusuri lebih jauh, narasi ini terlalu dangkal dan bahkan menyesatkan. Lapangan kerja yang ditawarkan ritel modern sebagian besar adalah pekerjaan operasional berulang, minim kreativitas, berupah rendah, dan tidak menyediakan jalur peningkatan kapasitas jangka panjang.

Generasi muda Alor tampak terserap dalam statistik tenaga kerja, tetapi kenyataannya mereka terjebak dalam model pekerjaan yang tidak memberikan mobilitas sosial yang berarti. Pemerintah mungkin memamerkan angka penyerapan kerja, tetapi di balik itu terdapat persoalan mendasar: lapangan kerja yang “ada” tidak selalu identik dengan lapangan kerja yang “bernilai”. Ketika pemerintah mengejar kuantitas ketimbang kualitas, arah pembangunan menjadi kabur. Yang dikejar bukan lagi penguatan struktur ekonomi lokal, melainkan pencitraan semata.

Ketika Lapangan Kerja Baru Justru Menciptakan Korban Baru

Dalam euforia menyambut “lapangan kerja baru”, kita jarang menghitung harga yang harus dibayar. Setiap satu posisi kerja di Indomaret, berapa pekerjaan UMKM yang hilang? Berapa warung keluarga yang mati pelan-pelan? Berapa pedagang kecil yang terpaksa menutup usaha karena arus belanja masyarakat tersedot ke ritel modern? Pemerintah daerah tampaknya lebih bangga pada pekerjaan formal yang tercipta oleh perusahaan besar, tetapi abai pada kenyataan bahwa UMKM adalah penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus tulang punggung ekonomi lokal.

Hancurnya UMKM berarti hilangnya ruang kerja yang fleksibel, dekat dengan komunitas, dan memberi ruang pemberdayaan keluarga. Ketika kios-kios kecil mati, bukan hanya pemiliknya yang terdampak, tetapi juga anak-anak muda yang sebelumnya terlibat dalam usaha keluarga atau rantai pasok lokal. Sebaliknya, Indomaret hanya menyediakan posisi administratif dan operasional yang jumlahnya sangat terbatas, sementara keuntungan perusahaan mengalir keluar dari Alor. Lapangan kerja yang tercipta ritel modern bukanlah lapangan kerja dengan efek berganda bagi ekonomi. Ia berdiri seperti pulau kecil yang mempekerjakan sedikit orang, tetapi menenggelamkan banyak perahu kecil yang selama ini menopang kehidupan masyarakat.

Jika pemerintah memprioritaskan ritel modern tanpa menghitung dampaknya terhadap UMKM, sesungguhnya pemerintah sedang menciptakan lapangan kerja baru dengan mengorbankan lapangan kerja lama. Ini bukan pembangunan, melainkan redistribusi kerugian—dan UMKM adalah pihak yang paling pertama dikorbankan.

Ketergantungan Ekonomi dan Masa Depan Alor yang Rapuh

Persoalan ritel modern tidak berhenti pada ekonomi mikro. Kehadiran Indomaret membentuk struktur ketergantungan baru, di mana arah ekonomi daerah ditentukan oleh perusahaan eksternal dengan mekanisme operasional yang tidak melibatkan banyak orang Alor. Masyarakat diarahkan menjadi konsumen yang setia, sementara anak muda diarahkan menjadi pekerja tingkat bawah tanpa peluang masuk ke ruang pengambilan keputusan, kepemilikan, atau inovasi.

Ketergantungan pada ritel modern juga berarti ketergantungan pada sistem distribusi yang terputus dari produk lokal. Sistem ini tidak mengenal wajah-wajah lokal, tidak peduli pada keberlanjutan daerah, dan jarang memasukkan produk UMKM sebagai bagian dari rantai pasokan. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kapasitas ekonomi masyarakat dan memerangkap daerah dalam dominasi ekonomi dari luar.

Lapangan kerja semacam ini bukan solusi, melainkan jebakan jangka panjang. Alor kehilangan kesempatan untuk membangun lapangan kerja berkualitas berbasis potensi daerah seperti pariwisata, pengolahan hasil laut, pertanian modern, atau ekonomi kreatif. Alor diarahkan menjadi pasar, bukan pusat produksi. Menjadi objek, bukan subjek pembangunan.

Membebaskan Alor dari Ilusi Lapangan Kerja: Jalan Keluar untuk Pemda

Sebagai generasi muda Alor, saya melihat polemik Indomaret bukan sekadar persoalan setuju atau menolak, melainkan soal keberanian keluar dari ilusi bahwa ritel modern otomatis menghadirkan lapangan kerja bermutu. Pemerintah daerah perlu menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat diukur dari menjamurnya ritel berlogo besar, tetapi dari kemampuan daerah memperkuat kapasitas warganya untuk berproduksi, berinovasi, dan mempertahankan perputaran uang tetap berada di dalam Alor. Karena itu, seluruh izin ekspansi ritel modern harus dievaluasi secara ketat melalui kajian ekonomi-sosial yang transparan, diikuti regulasi zonasi yang benar-benar melindungi UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat.

Namun evaluasi tanpa solusi adalah kebijakan kosong. Pemda perlu menawarkan model yang mampu mengangkat ekonomi rakyat secara nyata. Dalam hal ini, warung kelontong milik perantau Madura di berbagai kota besar menjadi contoh kuat bagaimana usaha kecil bisa bertahan dan berkembang tanpa modal besar maupun intervensi korporasi. Mereka tumbuh melalui manajemen keluarga yang disiplin, jaringan pasokan yang efisien, etos kerja kolektif, serta kemampuan membaca kebutuhan harian masyarakat. Pola ini tidak hanya menciptakan pekerjaan berkelanjutan, tetapi juga memastikan keuntungan tetap berputar pada komunitas sendiri—persis prinsip yang dibutuhkan Alor.

Pemda dapat mengadaptasi pola tersebut melalui pembentukan Jaringan Warung Lokal Berbasis Koperasi Modern yang diperkuat dengan Pusat Distribusi Daerah. Melalui pusat distribusi ini, ratusan warung lokal dapat memperoleh pasokan barang lebih murah, lebih stabil, dan lebih cepat tanpa bergantung pada distributor eksternal. Sistem pembelian grosir terpadu, logistik bersama, serta pencatatan digital memungkinkan warung lokal bersaing dengan ritel modern tanpa kehilangan karakter kerakyatannya. Dengan model ini, generasi muda tidak lagi terjebak pada peran “penjaga toko”, tetapi bisa masuk ke sektor manajemen rantai pasok, distribusi, analisis data, pemasaran digital, hingga produksi barang lokal yang bernilai tambah.

Dengan keberanian politik untuk berpihak pada rakyat, Alor mampu keluar dari bayang-bayang dominasi ritel modern dan membangun fondasi ekonomi yang benar-benar mandiri. Lapangan kerja yang tercipta bersifat produktif, berbasis keterampilan, dan memperkuat struktur UMKM alih-alih meminggirkan mereka. Inilah jalan keluar yang harus ditempuh Pemda: meninggalkan kebijakan instan yang menguntungkan investor ritel, dan beralih pada strategi yang menumbuhkan kapasitas warga, menjaga ekonomi tetap berputar di daerah, serta mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pelaku utama dalam ekonomi rumah sendiri.

Penutup

Kehadiran Indomaret tidak otomatis buruk. Yang buruk adalah ketika pemerintah tunduk pada narasi dangkal bahwa “asal ada lapangan kerja, maka semuanya baik-baik saja.” Alor berhak atas pembangunan ekonomi yang bermartabat—pembangunan yang melahirkan lapangan kerja berkualitas, bukan lapangan kerja semu yang menjadi kedok hilangnya kemandirian ekonomi. Sebagai generasi muda Alor, saya menolak masa depan yang dibangun di atas ilusi. Lapangan kerja harus memperkuat rakyat, bukan melemahkan mereka. Alor harus tumbuh dari kekuatan sendiri—atau tidak tumbuh sama sekali. Demikian ulasan Opini dari Sanji Hasan. (*Eka Blegur).