Kalabahi, PG.com – Dalam beberapa hari terakhir, kasus dugaan keracunan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian publik Nusa Tenggara Timur. Setelah insiden yang menimpa sejumlah siswa di SMP Negeri 8 Kota Kupang, kini puluhan siswa SMA di Tambolaka, Sumba Barat Daya, juga dilaporkan mengalami gejala serupa dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Presidium PMKRI Cabang Alor, Viktor Yando Kammi Lagai, menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, meskipun program ini membawa manfaat besar bagi masyarakat kecil, terutama anak-anak sekolah, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan.

Viktor menekankan pentingnya kualitas pelaksanaan di lapangan. Ia berharap pemerintah daerah memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar, diolah secara higienis, dan didistribusikan dengan cepat agar tidak membahayakan kesehatan siswa.

Selain itu, Viktor juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang pengawasan anggaran secara transparan, mengingat besarnya dana publik yang dialokasikan untuk program ini. Menurutnya, masyarakat lokal, termasuk orang tua murid dan sekolah, perlu dilibatkan aktif dalam mengawasi jalannya program agar tepat sasaran dan bebas penyelewengan.

“Kami mendorong Badan Gizi Nasional untuk secara aktif memantau dan melakukan audit mutu pangan terhadap seluruh pelaksanaan program MBG di daerah, serta meninjau ulang mekanisme standarisasi dan kelayakan penyedia makanan,” tegas Viktor, Jumat, (25/07/2025).

Viktor juga mendesak pencabutan ijin sementara terhadap penyedia jasa yang terlibat hingga proses hukum dan investigasi secara tuntas serta memberikan sanksi tegas jika ditemukan unsur kelalaian atau masalah hukum.

“Program makan bergizi gratis ini harus benar-benar menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru. PMKRI mendukung, tetapi pemerintah wajib tegas menindak siapa pun yang bermain curang,” tegas Viktor.

Viktor juga mendesak dan menegaskan agar segera bentuk Tim Investigasi yang benar-benar Independen dan harus memberi sanksi tegas terhadap penyedia jasa serta semua pihak yang dianggap lalai sembari ia juga mengingatkan agar kejadian ini tidak dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan program MBG, namun harus menjadi evaluasi menyeluruh untuk memperkuat sistem pengawasan, standar kelayakan pangan. (*Eka Blegur).