KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang akhir tahun. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Harper Kupang, Sabtu (6/12/2025), pemerintah fokus merumuskan kebijakan pengendalian harga dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, yang memimpin langsung pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menghadapi momen Natal dan Tahun Baru.

“Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya menjaga agar inflasi tetap berada dalam sasaran. Tercatat, kita telah melakukan intervensi program pengendalian inflasi sebanyak 1.338 kali,” ujar Gubernur Melki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi NTT pada November 2025 tercatat sebesar 2,40% (year-on-year), angka yang masih aman dalam rentang target nasional sebesar 2,5 ± 1%. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, turut menyoroti beberapa tantangan di penghujung tahun 2025, mulai dari potensi gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan harga emas dunia, hingga lonjakan konsumsi masyarakat saat hari raya.

“Sinergi dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) menjadi kunci. Strategi konkretnya meliputi penguatan peran NTT Mart sebagai offtaker, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), serta optimalisasi cold storage,” jelas Adidoyo.

Dorong Digitalisasi Transaksi Pemerintah

Selain isu harga pasar, pertemuan ini juga menyoroti stagnasi digitalisasi pendapatan daerah. Bank Indonesia mencatat, digitalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di NTT masih tertahan di angka 56% pada Semester I-2025, tidak bergerak dari posisi semester sebelumnya.

Menyikapi hal ini, Gubernur Melki menekankan perlunya transformasi struktur ekonomi NTT dari pola konsumtif menjadi produktif yang didukung teknologi. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov NTT akan segera menyusun peta jalan (roadmap) TP2DD 2026–2030 sebagai pedoman optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga akan diperluas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seiring dengan pengembangan fitur QRIS dan pembayaran daring oleh perbankan,” tambahnya.

Melalui sinergi erat antara Pemprov NTT, Bank Indonesia, dan seluruh mitra strategis, diharapkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga sekaligus membawa NTT menuju ekosistem digital yang lebih maju pada tahun mendatang.