Kupang,PG- Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD dalam kaitan penanganan bencana Hidrometeorologi. Terungkap, kendala biaya tak terduga (BTT) senilai Rp22 Miliar yang belum bisa direalisasikan untuk menanggulangi berbagai dampak bencana di sejumlah Kabupaten/Kota.

Dilansir RakyatNTT.com,  Ruang Rapat Komisi V DPRD NTT. Senin,(3/2/2025). RDP itu dipimpin, Ketua Komisi, Muhamad Sipriyadin Pia Rake bersama 2 wakil ketua komisi, Winston Neil Rondo dan Agustinus Nahak, juga dihadiri oleh para anggota Komisi. Selain itu, hadir juga, Plh. Kepala Dinas PUPR, Benyamin Nahak, Kepala Dinas Sosial, Kanisius Mau dan Kepala BPBD NTT, Cornelis Wadu.

Dalam penjelasan Pemerintah yang disampaikan oleh Kepala BPBD, Cornelis Wadu bahwa, dengan kejadian bencana yang terjadi dalam beberapa waktu lalu di bulan Januari, BPBD NTT sudah memberikan perhatian. Di mana dirinya juga turun langsung di sejumlah titik bencana banjir di wilayah pulau Timor.

Selain itu, menanggapi berbagai kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum dan permukiman warga, sampai saat ini BPBD NTT belum mendapatkan data kondisi terkini seluruh daerah terimbas bencana sehingga belum juga melakukan pengajuan realisasi biaya tak terduga dari APBD I NTT.

Selain itu, dari sejumlah daerah terimbas bencana hidrometeorologi, hanya Kabupaten Kupang yang di-informasikan telah menetapkan status siaga darurat. Sementara, untuk proses BTT tentunya harus mendapatkan status tersebut secara lintas daerah atau lebih dari satu daerah agar Pemprov bisa menetapkan wilayah-nya siaga darurat bencana.

“Ada beberapa kalau satu atau 2 kabupaten saja mengatakan siaga darurat maka kami Provinsi sudah bisa menetapkan siaga darurat bencana,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Plh Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak mengakui telah mendapat berbagai data kerusakan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Ia pun mengungkapkan sejumlah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi, hampir keseluruhan berada di wilayah Flores, Sumba dan Timor.

“Ini tentu kita juga memastikan akan memperhatikan kondisi tersebut,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi, Mohamad Ansor Orang pun angkat bicara, ia menilai BPBD NTT nampaknya belum mampu membangun koordinasi yang baik dengan Pemkab/Pemkot. Ia menyayangkan jika anggaran BTT belum bisa terealisasi jika kendalanya adalah soal data. Sementara bencana hidrometeorologi bukanlah hal baru di NTT.

“Tapi kalau tidak ada data bagaiman urusan ini bisa selesai. Terutama Kabupaten Kupang yang parah, Sumba yang kemudian sudah naik di Komisi. Saya minta arahkan, tanya itu BTT cara buka bagaimana, terutama yang darurat, masyarakat,” jelasnya.

Sama hal-nya, Wakil Ketua Komisi V, Winston Neil Rondo pun mendesak BPBD NTT untuk sesegera mungkin melakukan konsolidasi data dan dokumen lainnya agar komisi V akan mendorong anggaran BTT segera direalisasikan untuk menanggulangi sejumlah dampak bencana yang terjadi.

“Kalau dalam satu dia hari ini kita mau untuk segera intervensi, itu harus secara menyeluruh ke seluruh kabupaten Kupang, supaya bisa menjadi gerakan menyeluruh di Kabupaten. Dan dalam rapat ini harus ada hasil bahwa 1 atau 2 hari dokumen dan data sudah ada juga di meja komisi V,” pungkasnya. (PG/RNC).