Sumber Ket Dok/Foto: Akun Facebook Inang 

Kalabahi, PG.com – Kegiatan Car free day yang digelar oleh pemerintah daerah mendapatkan sorotan dan kritikan dari warga masyarakat kabupaten alor, salah satunya sosok Viktor Sumaa, yang mengatakan bahwa, kegiatan Car free day itu hanya cocok dilakukan di daerah perkotaan yang padat mobilisasi dengan aktivitas ekonominya yang sudah sangat tinggi, serta ditopang tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.

Dikatakan Viktor kepada wartawan media ini, Sabtu, 14 Juni 2024, maka dalam realitas kehidupan di Kabupaten Alor, kegiatan seperti car free day tidak memberi dampak urgen dalam menjawab prioritas persoalan dan kesulitan hidup yang tengah dihadapi masyarakat.

“Misalkan persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di sebagian besar wilayah gunung besar dan pantar. Apalagi pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu poin utama janji politik Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo,” jelasnya.

Demikian, Viktor, maka efesiensi anggaran jangan dijadikan alasan, karena efesiensi anggaran itu bukan berarti tidak ada anggaran. Atau beralasan bahwa pimpinan daerah baru dilantik belum setahun atau dua tahun, sedangkan satu periode juga bukan waktu yang lama.

Oleh karena itu, lanjutnya, semuanya berpulang kepada komitmen dini pimpinan daerah, apakah berani menegaskan kebijakan terkait pengerjaan jalan dan jembatan atau tidak ?. Termasuk janji-janji politik lain juga belum terlihat adanya gebrakan awal sebagai bukti komitmen dan keseriusan Bupati dan Wakil Bupati Alor dalam menunaikan janji-janji politik mereka.

Lebih lanjut, sedangkan lewat media sosial kita bisa jumpai di banyak daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mereka langsung melakukan gebrakan baru pasca dilantik. Misalkan Bupati Rote Ndao yang mampu mendatangkan investasi sebesar 2 triliun disektor kelautan dan perikanan dalam 100 hari kerjanya.

“Tapi di Alor, saya justru melihat belum ada gebrakan baru yang tanggap dilakukan Bupati dan Wakil Bupati. Mereka hanya sebatas menghadiri serimonial dan mengisi kegiatan-kegiatan lama yang sudah dicanangkan oleh pemimpin sebelumnya. Bahkan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Alor seakan berlalu tanpa kabar,” pungkasnya.

Padahal, lanjut Viktor, terdapat sejumlah problem yang mesti menjadi perhatian pemerintah daerah Alor seperti masalah sampah plastik di beberapa kawasan pantai yang secara kasat mata terlihat memprihatinkan, masalah lapangan kerja bagi angkatan muda dan peluang usaha, serta pengembangan kawasan baru bagi pelaku usaha kecil yang bersifat permanen.

Di sisi lain, mayoritas pelaku usaha kecil juga diperhadapkan dengan tiga bahkan lebih sumber pinjaman dengan bunga tinggi, yang berdampak tidak berimbangnya pemasukan dan biaya pengembalian pinjaman.

Lebih lanjut Viktor menjelaskan, bahwa, bahkan pemerintah daerah juga belum berani mengklasifikasikan pedagang grosir dan eceran sesuai ketentuan undang-undang, agar tidak terjadi kesenjangan persaingan dagang antara pedagang besar dan pelaku usaha kecil. Termasuk pemerintah daerah juga belum terlihat tegas soal upah buruh dan hak-hak pekerja di Alor.

“Demikian juga berkaitan dengan pemenuhan beberapa bahan pokok di Alor seperti bawang, tomat, cabai, telur dan beberapa jenis bahan pokok lainnya yang masih sangat bergantung dari daerah luar Alor, sedangkan potensi lahan di Alor juga bisa dikelolah untuk pemenuhan beberapa bahan pokok ini, termasuk penguatan hasil koditi,” lanjutnya.

Dijelaskan Viktor, masalah-masalah yang saya sampaikan ini yang mestinya menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk dikerjakan dengan tanggap. Bukan menggelar kegiatan car free day yang kelihatan hura-hura, dan terkesan hanya mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa pimpinan daerah memiliki gebrakan baru, padahal dampaknya NOL.

“Saya justru menduga pimpinan daerah sepertinya tidak memiliki gagasan – gagasan baru yang dilahirkan dari isi kepala mereka, sehingga mereka tidak memiliki kebijakan yang tanggap terhadap persoalan masyarakat, termasuk tanggap terhadap janji politik mereka sejak dini,” tutupnya. (PG/EB).