KUPANG — Menatap arah berjalan negara dan daerah tidak bisa dilepaskan dari fondasi utamanya: Pancasila. Namun, di tengah gemuruh perayaan historisnya, realitas sosial-politik di Nusa Tenggara Timur (NTT) justru menyisakan ruang otokritik yang mendalam. Mulai dari sengkarut korupsi hingga bayang-bayang krisis lapangan kerja yang memaksa generasi mudanya bermigrasi.

Dalam episode perdana program #TANYAAKADEMISI di kanal POLGAS TV, Christian Abanat, M.Si., sosiolog sekaligus akademisi dari IAKN Kupang, membedah tantangan ini. Ia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan lisan, melainkan fondasi berpikir yang harus mewujud dalam kebijakan publik dan tindakan nyata warga negara. Ironisnya, penafsiran dasar negara ini kerap dibengkokkan demi kepentingan kelompok, sementara di akar rumput, nilai-nilainya kian luntur.

Krisis pemaknaan ini berdampak langsung pada rapuhnya tata kelola daerah. NTT saat ini tengah disorot akibat dugaan kasus korupsi dana daerah yang mencapai Rp1,7 triliun, menempatkan provinsi ini dalam “garis merah” darurat korupsi. Menyikapi hal tersebut, gerakan literasi anti-korupsi kini mulai digalakkan dari tingkat desa. Melalui kolaborasi akademik, perangkat desa hingga tokoh masyarakat mulai dipacu untuk memahami urgensi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Namun, pekerjaan rumah terbesar NTT tidak berhenti pada urusan moralitas anggaran. Masalah struktural yang paling mencekik adalah minimnya lapangan kerja lokal. Absennya industri yang kuat membuat pemuda-pemuda produktif NTT terpaksa merantau ke luar daerah, seperti Bali. Secara ekonomi, fenomena migrasi ini merugikan daerah karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak dari produktivitas mereka justru mengalir ke kantong provinsi lain.

Kritik tajam pun mengarah pada sistem perencanaan sosial pemerintah provinsi. Pemerintah tidak bisa menutup mata dan hanya menyayangkan kepergian para pemuda tanpa mengevaluasi ketersediaan lapangan kerja di tanah sendiri. Optimalisasi industri lokal, seperti pengelolaan PT Semen Kupang, harus ditinjau ulang agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, mengamalkan Pancasila di NTT berarti berani menyelesaikan urusan perut rakyat: memberantas korupsi yang memakan hak publik dan membuka ruang kerja yang memanusiakan warganya. Tanpa ada aksi nyata dari pembuat kebijakan, gagasan tentang kesejahteraan hanya akan menjadi narasi indah yang mengawang-awang.