Kritik Keras Tayangan “Rakyat Bersuara”, Kreator Konten: Rakyat Menjerit di Sumatera, Kenapa Tidak Disuarakan?

Kota Kupang – Sebuah kritik tajam dialamatkan kepada program tayangan televisi “Rakyat Bersuara” yang dipandu oleh Aiman Witjaksono. Kritik tersebut mencuat melalui sebuah video opini dari kanal POLGAS TV yang menyoroti ketimpangan topik pembahasan di media massa saat ini.

Dalam video yang diunggah pada Rabu (10/12/2025), narator video tersebut mempertanyakan agenda media yang dinilai terlalu obsesif membahas sisi politik Presiden Jokowi dan keluarganya, sementara mengabaikan isu kemanusiaan mendesak yang sedang terjadi di Pulau Sumatera.

Sindir Slogan “No Jokowi No Rating”

Narator dalam video tersebut mengaku miris melihat tayangan debat yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat, namun justru terjebak pada topik yang repetitif.

“Ekspektasi saya ingin mendengarkan suara rakyat, eh ini kok isinya bahas orang yang sama. Jokowi lagi, Jokowi lagi. Kalau bukan ijazah Jokowi, bahas ijazah Gibran, atau IMIP Morwali yang ujung-ujungnya nyentil Pak Jokowi,” ujar narator dalam video tersebut.

Ia bahkan menyindir secara pedas bahwa slogan acara tersebut mungkin telah berubah demi mengejar jumlah penonton. “Jangan-jangan slogannya sekarang sudah berubah, ‘No Jokowi No Rating’,” tambahnya.

Soroti Kericuhan dan Minim Gagasan

Selain topik yang monoton, video tersebut juga mengkritik insiden kericuhan yang baru-baru ini terjadi dalam program tersebut. Menurut opini yang disampaikan, tayangan semacam itu dinilai tidak mencerdaskan dan kurang etis.

“Bukannya mencerdaskan tetapi mempertontonkan hal-hal yang kurang etis, kurang cerdas, dan enggak ada gagasannya,” tegasnya.

Desak Media Soroti Bencana Sumatera

Poin paling krusial yang disampaikan dalam opini tersebut adalah minimnya empati media terhadap bencana alam yang sedang melanda Pulau Sumatera. Narator menekankan bahwa saat ini rakyat di Sumatera lebih membutuhkan sorotan kamera media agar bantuan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.

Baca juga :  Selamatkan 9.000 PPPK NTT : Mulai Dari Memotong Keistimewaan Elite, Bukan Memotong Pelayanan Rakyat

“Saudara-saudara kita di sana itu lagi susah dan menginginkan ada sorotan media supaya mereka bisa mendapatkan bantuan. Ada tempat terpencil yang sangat susah dijangkau,” ungkapnya.

Ia pun membandingkan kinerja media mainstream dengan konten kreator independen seperti Ferry Irwandi yang dinilai lebih jeli melihat kondisi lapangan.

“Masa setiap episode isinya drama politik terus? Apa yang kita butuhkan sebagai rakyat? Kita membutuhkan solusi, bukan kericuhan yang itu-itu saja,” tutup narator dalam video tersebut.

Kritik ini menjadi pemantik diskusi di media sosial mengenai peran media dalam menyeimbangkan antara isu politik elit dengan realitas penderitaan rakyat di akar rumput.