Indonesia dapat dibayangkan sebagai sebuah bus besar yang mengangkut penumpang menuju satu tujuan: kesejahteraan. RAPBN adalah bekal perjalanan. Namun, pertanyaan terpenting bukan sekadar berapa besar bekalnya, melainkan ke mana bekal itu diarahkan, siapa yang menikmatinya, dan apakah seluruh penumpang memperoleh kesempatan adil untuk mencapai tujuan.

Inilah filosofi APBN 2027. APBN tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen negara. APBN harus sampai di meja makan rakyat, masuk ke kantong rakyat melalui pekerjaan dan pendapatan, serta menjadi modal produktif yang menggerakkan ekonomi dari desa sampai kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Landasan Konstitusional

Konstitusi memberikan mandat tegas:

• Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Pasal 31 mengamanatkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.
• Pasal 28H dan Pasal 34 menegaskan dimensi kesejahteraan dan pelayanan dasar.
• Pasal 18A mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan serta keragaman daerah.

Maka pemerataan fiskal bukan kemurahan hati pusat, melainkan konsekuensi konstitusional.

Keadilan Fiskal dan Afirmatif Wilayah 3T

Indonesia adalah negara kepulauan. Biaya membangun jalan, mengirim guru, menyediakan dokter, mendistribusikan obat, membawa bahan pangan dan menghubungkan pasar di NTT, Maluku, Papua, wilayah perbatasan dan daerah 3T tidak sama dengan biaya di pusat-pusat ekonomi Jawa. Karena itu, keadilan fiskal tidak berarti semua daerah menerima nominal sama. Keadilan berarti setiap warga memperoleh kesempatan pelayanan dan pembangunan setara dengan memperhitungkan kebutuhan serta biaya geografis.

APBN 2027 harus memperkuat afirmasi bagi Papua, Maluku, NTT dan wilayah 3T. Formula Transfer ke Daerah perlu semakin sensitif terhadap:

• Luas wilayah & jumlah pulau
• Jarak antarpulau
• Kemahalan konstruksi & biaya logistik
• Kemiskinan & akses pendidikan/kesehatan
• Konektivitas & status perbatasan

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD telah menjadi fondasi penting. Tantangannya adalah memastikan desain fiskal menghasilkan konvergensi, bukan sekadar distribusi administratif.

Investasi Pendidikan, Kesehatan, dan Sektor Produktif

Pendidikan dan kesehatan harus menjadi investasi. Jika alokasi pendidikan minimal 20 persen sudah menjadi amanat konstitusi, ukurannya jangan berhenti pada penyerapan anggaran. Pertanyaannya: apakah kualitas sekolah meningkat, guru tersedia, anak miskin dapat melanjutkan pendidikan, lulusan memperoleh keterampilan, dan kesenjangan antarwilayah mengecil?

Demikian pula kesehatan. Puskesmas tanpa dokter, obat, alat dan sistem rujukan bukanlah pelayanan utuh. Kesehatan gratis harus dimaknai sebagai keterjangkauan layanan, bukan sekadar slogan.

APBN juga harus lebih produktif. Setiap rupiah belanja perlu memiliki jalan menuju peningkatan produktivitas. Pertanian, peternakan, perikanan, pangan, energi, industri, UMKM, ekonomi digital, infrastruktur konektivitas dan pendidikan vokasi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja. Rakyat harus menjadi pelaku ekonomi, bukan sekadar objek belanja pemerintah.

Efisiensi Birokrasi dan Penataan BUMN

Karena itu, program yang tidak produktif harus dihentikan, dipangkas atau dikonsolidasikan. Efisiensi jangan dimulai dari guru, tenaga kesehatan, sekolah atau pelayanan dasar. Efisiensi harus dimulai dari:

• Belanja birokrasi berlebihan
• Perjalanan dinas tidak strategis & seremoni
• Proyek tumpang tindih & sistem digital duplikatif
• Fasilitas kemewahan pejabat
• Konsultansi tanpa nilai tambah & kegiatan tanpa outcome jelas

Kabinet dan BUMN juga perlu ditata berdasarkan fungsi, efektivitas dan produktivitas. Kabinet ramping bukan sekadar soal jumlah kementerian, tetapi menghilangkan duplikasi kewenangan dan biaya koordinasi. BUMN harus dikonsolidasikan berdasarkan alasan strategis kepemilikan negara, profesionalisme dan kontribusi kepada publik. Yang sehat diperkuat; yang tumpang tindih dikonsolidasikan; yang tidak strategis dan terus merugi dievaluasi transparan.

Bebas Oligarki dan Tata Kelola Utang

Yang paling penting: APBN tidak boleh menjadi mesin pembiayaan oligarki. Negara boleh bekerja sama dengan dunia usaha, tetapi harus ada kompetisi sehat, transparansi, akuntabilitas dan manfaat publik terukur. Jangan terjadi keuntungan diprivatisasi sementara risiko bisnis disosialisasikan kepada rakyat. Setiap proyek besar harus diuji:

1. Siapa penerima manfaatnya?
2. Berapa lapangan kerja tercipta?
3. Berapa nilai tambah dihasilkan?
4. Bagaimana risiko fiskalnya?
5. Apakah terdapat konflik kepentingan?

Utang pun harus diperlakukan sebagai instrumen, bukan tujuan. Pembiayaan dapat dibenarkan apabila memperkuat produktivitas, infrastruktur, kualitas manusia dan kapasitas ekonomi. Prinsipnya sederhana: borrow for productivity, not for extravagance.

Pilar Utama APBN 2027

Sebab itu, saya mengusulkan APBN 2027 berdiri di atas empat pilar utama:

• ADIL dalam distribusi.
• MERATA dalam pelayanan.
• PRODUKTIF dalam belanja.
• EFISIEN dalam birokrasi.

Ukuran keberhasilan APBN bukan hanya pertumbuhan ekonomi, serapan anggaran atau defisit terkendali. Ukurannya adalah apakah pendapatan rakyat meningkat, lapangan kerja bertambah, harga pangan terjangkau, anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas, rakyat mendapatkan layanan kesehatan, UMKM naik kelas, dan kesenjangan wilayah menyempit.

Pada akhirnya, APBN adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus mempunyai jalan menuju rakyat.

APBN 2027 harus menjadi APBN yang terasa: di meja makan, di sekolah, di Puskesmas, di pasar, di sawah, di laut, di bengkel, di usaha kecil, dan di kantong keluarga Indonesia.

• APBN Bukan untuk kemewahan elite.
• APBN Bukan untuk program yang tidak produktif.
• APBN Bukan untuk oligarki.

Melainkan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan untuk memastikan Indonesia Timur bukan halaman belakang Republik, melainkan bagian depan pembangunan nasional.

Inilah saatnya mengubah APBN dari bekal perjalanan menjadi mesin keadilan sosial.