Pembaca yang budiman,
Sebagian dari masyarakat kita melihat politik sebagai wadah yang kotor dan bahkan terkadang mereka selalu alergi terhadap politik. Tetapi hal yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa keseharian dari kehidupan kita ditentukan oleh kebijakan politik. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan semua kebutuhan kita selalu berhubungan dengan politik. Bahkan setiap “udang di balik batu” pun adalah politik.

Untuk itu, saya selalu memberikan edukasi dan pendidikan politik agar masyarakat minimal mengetahui fenomena atau perubahan yang terjadi di sekitar kita yang selalu berkaitan dengan demokrasi, kebijakan, pemerintah, negara, partai, dan masyarakat. Kita belajar agar bisa mengetahui lebih dalam, mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat kita untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan.

Namun sebelum semua itu, yang terpenting dan utama adalah semua lembaga dan institusi penyelenggara negara berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan budaya dan etika politik yang telah ditetapkan. Itu berarti bahwa terwujud suatu kehidupan masyarakat yang demokratis.

Akan tetapi, semua teori ini belum tentu menjadi kenyataan tanpa ada pra-kondisi masyarakat yang memadai. Dalam kenyataan, sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme masih kuat. Kondisi demikian, sekalipun dalam teori yang ideal telah kita tetapkan budaya dan etika politik yang tepat, namun masih saja tidak sesuai dan sukar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya kita sering menemukan orang yang berbicara tentang demokrasi tetapi masih jauh dari demokratis.

Maka dari itu, perlunya perluasan pendidikan politik umum agar masyarakat makin terbawa dalam suasana dan kondisi yang menjauh dari kolonialisme dan feodalisme. Ini merupakan tugas berat dan menjadi peran para pemimpin pada semua tingkat agar mempercepat proses demokratisasi kehidupan masyarakat. Suasana masyarakat akan berubah dan hubungan antara kelompok menjadi lebih terbuka.

Dalam kehidupan bermasyarakat, faktor kemanusiaan mendapat perhatian yang tinggi, terwujudnya kedudukan hukum yang sama, sehingga perlakuan sewenang-wenang terhadap siapapun tidak boleh terjadi karena harus tunduk kepada ketetapan hukum. Kondisi demikian harus terjadi dalam masyarakat sehingga memperkuat partisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan seluruh pelaksana pembangunan nasional. Tidak ada lagi rasa takut terhadap kekuasaan negara selama orang tidak berbuat salah, seperti melakukan pemberontakan.

Dengan begitu, dapat tumbuh masyarakat madani dengan latar belakang Pancasila. Tantangan para sarjana ilmu politik dan politisi kita hari-hari ini adalah soal bagaimana menghadapi masalah negara kesejahteraan (Welfare State). Konsep ini menyangkut kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan—dalam hal ini peranan negara dalam suatu keadaan sistem.

Masuknya peran negara dan politik tercermin dari begitu banyak UU dan peraturan pemerintah serta peraturan lembaga masyarakat sendiri yang mengatur kehidupan individu hingga hal yang sekecil-kecilnya. Di lain pihak, peran negara itu sangat dirasakan dari banyaknya jenis dan besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan pajak itu pula, peran negara dan pemerintah terasa begitu besar, merasuk ke dalam masyarakat.

Secara keseluruhan terkesan bahwa negara memang makin hadir di mana-mana (omnipresent): di masyarakat, perusahaan-perusahaan, dan kantor-kantor swasta, birokratisasi menjalar ke mana-mana. Untuk itu, penulis mengajak untuk bersama-sama mendasarkan pada asumsi bahwa demokrasi dan pendidikan politik tidak mungkin berjalan efektif jika masyarakat belum memiliki kesadaran politik bersama dalam berbangsa dan bernegara yang kuat.

Dewasa ini, pelaksanaan demokrasi yang berasas liberal justru dapat menimbulkan konflik dan menjadi sumber instabilitas politik. Padahal kita memerlukan stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih terbuka terhadap perekonomian global. Persatuan dan keutuhan bangsa lebih diutamakan daripada demokrasi—paling tidak, adanya keseimbangan antara berbagai nilai dalam kedaulatan.

Bahkan dari segi pragmatis, keadilan sosial juga harus mendapat prioritas. Khususnya pembangunan ekonomi seluruh masyarakat harus ditingkatkan karena pembangunan politik dan ekonomi inilah yang akan membawa kepada proses integrasi nasional.

Pada intinya, proses demokratisasi esensinya adalah partisipasi dan transparansi politik. Jika kerangka ini diciptakan, maka dengan sendirinya timbul masyarakat, warga, atau publik politik yang mampu melakukan kontrol pada pemerintah secara maksimal.

mari berpolitik sepanjang hayat,melawan buta politik !!!