Di tengah krisis multisektor yang berkepanjangan melanda tatanan hidup masyarakat kita, sejak awal mula reformasi dan krisis moneter tahun 1997 hingga kini, semakin banyak ancaman adanya korupsi, kolusi, nepotisme, pengangguran yang makin besar, dan angka kemiskinan masyarakat yang makin meluas.

Dengan makin turunnya daya beli masyarakat, defisitnya APBN, dan naiknya harga BBM, sementara penghasilan mereka tidak beranjak naik, maka ancaman pengangguran dan kemiskinan merupakan ancaman paling fundamental yang tidak bisa ditunda-tunda lagi pemecahannya. Jika terlambat, komunalisme akan menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat.

Ancaman lahirnya kemunduran berpikir masyarakat sudah muncul di mana-mana, dan biasanya terjadi mengiringi setiap penumpukan massa yang besar. Bentuk destruktif berpikir adalah tidak hanya terjadi pada saat aksi massa yang digalang untuk menyuarakan aspirasi politik, lalu dipicu sentimen rasial dan berbasis suku, keagamaan dan kesenjangan ekonomi, tetapi juga dapat terjadi pada saat pertandingan sepak bola yang sesungguhnya bebas politik.

Munculnya kemunduran berpikir masyarakat dalam segala bentuknya baik yang bertendensi politik atau tidak, pada dasarnya merupakan fenomena sosial yang muncul dari lemahnya hukum, jatuhnya wibawa aparat penegak hukum yang ada dan minimnya pendidikan politik. Akibatnya massa cenderung main hakim sendiri, seperti hidup di dalam daerah tak bertuan, siapa yang kuat akan menang.

Fenomena-fenomena viral dan tontonan publik yang tidak mengedukasi, ditambah munculnya buzzer-buzzer media sosial yang beroperasi dengan motif ekonomi (berbayar) maupun loyalitas ideologis, seringkali menciptakan polarisasi dan penyebaran informasi palsu/hoaks. Telah menjadi pelengkap kemunduran berpikir masyarakat kita, belum lagi sikap dan sifat apatis, skeptis dan tidak punya empati pada politik, menjadi beban tersendiri pada generasi penerus.

Arah demokrasi yang tidak jelas akan mendorong meluasnya premanisme politik dan kemunduran berpikir masyarakat. Karena itu, partai politik harus menyadari tugas mereka adalah melahirkan pemimpin bangsa yang arif dan bijaksana bertujuan menyiapkan dan melahirkan negarawan yang dapat memimpin negara guna kepentingan seluruh rakyat, bukan politisi yang haus kekuasaan yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan partai politiknya.

Jika tidak, premanisme politik dan kemunduran berpikir masyarakat akan menjadi budaya politik, harus dipandang sebagai tindakan kriminal dan menjadi musuh rakyat seluruhnya. Sesungguhnya yang terjadi bukanlah konflik horizontal, tetapi premanisme politik yang memanipulasi masyarakat yang minim edukasi dan mudah bersifat kriminal. Tidak ada dasar moral dan hukum sedikit pun untuk melindungi dan membiarkan terus berlangsung. Seluruh komponen bangsa harus melawan dan menolak para elit premanisme politik.

aktivis politik : Gregorius Matrecano

Reno matrecano