Leopold Therik
Politisi dan Pemerhati Global

Demokrasi memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki kerajaan. Dalam demokrasi, setiap pemimpin memiliki awal dan akhir. Tidak ada takhta seumur hidup, tidak ada mahkota yang diwariskan, dan tidak ada kewajiban rakyat untuk terus memuja mantan penguasa.

Namun, sesekali republik ini menyuguhkan ironi. Ada tokoh yang pernah menikmati jabatan tertinggi negara, tetapi setelah masa kepemimpinannya berakhir, ruang publik masih dipenuhi safari politik, seremoni penghormatan, dan penerimaan berbagai gelar adat dari berbagai penjuru Nusantara. Semua itu tentu sah sepanjang dilakukan sesuai norma dan tradisi. Tetapi publik juga berhak membaca makna politik di balik sebuah rangkaian peristiwa.

Pertanyaannya sederhana. Mengapa seseorang yang telah memperoleh legitimasi tertinggi melalui pemilu masih memerlukan begitu banyak legitimasi simbolik?

Bukankah gelar terbesar bagi seorang mantan pemimpin adalah dikenang karena keberhasilannya menyejahterakan rakyat? Bukankah penghormatan paling mulia adalah ketika namanya disebut dengan rasa hormat tanpa harus didahului prosesi penobatan?

Tradisi adat adalah kekayaan bangsa yang wajib dihormati. Jangan sampai keluhuran budaya justru dipersepsikan sebagai panggung politik. Gelar adat semestinya menjadi ekspresi ketulusan masyarakat, bukan simbol yang oleh publik dapat ditafsirkan sebagai bagian dari pencitraan politik.

Ketika safari ke berbagai daerah berlangsung beriringan dengan aktivitas politik menggunakan kendaraan partai yang dipimpin oleh keluarga dekat, tafsir politik menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Itu bukan tuduhan, melainkan konsekuensi logis dari dinamika politik demokrasi. Di ruang publik, persepsi lahir dari rangkaian peristiwa yang terlihat, bukan hanya dari penjelasan yang diberikan.

Satire terbesar dari semua ini adalah bahwa republik yang lahir untuk mengakhiri feodalisme justru terkadang terlihat begitu akrab dengan simbol-simbol feodal. Seolah-olah mahkota masih lebih memikat daripada gagasan, dan gelar kehormatan lebih penting daripada kritik rakyat.

Seorang negarawan tidak memerlukan mahkota untuk tampak besar. Kebesaran sejati tidak diukur dari berapa banyak gelar yang dikumpulkan, melainkan dari seberapa kuat institusi yang ditinggalkan, seberapa mandiri demokrasi yang diwariskan, dan seberapa rela ia memberi ruang bagi generasi berikutnya untuk memimpin tanpa terus berada di bawah bayang-bayangnya.

Sejarah selalu memberikan penilaian yang lebih jujur daripada seremoni. Ia tidak menghitung jumlah mahkota yang pernah dikenakan, melainkan jumlah rakyat yang hidupnya menjadi lebih baik karena sebuah kepemimpinan.

Republik ini tidak membutuhkan raja-raja simbolik. Republik membutuhkan negarawan yang tahu kapan memimpin, kapan membimbing, dan kapan mundur dengan anggun. Sebab dalam demokrasi, penghormatan tertinggi bukanlah gelar adat, melainkan kesediaan menerima bahwa kedaulatan hanya milik rakyat bukan milik satu nama, satu keluarga, atau satu dinasti politik.