Pemprov NTT dan Kementrian Kesehatan RI: Bersatu Untuk Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di NTT 

Kupang, PG.com – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Rapat Koordinasi Bersama Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin dan seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTT serta Penandatanganan Kerja Sama (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Yayasan Cita Bangsa (Yayasan 1000 Days Fund) di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Sabtu (15/3/2025).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum istimewa bagi NTT karena menunjukkan komitmen besar dan kepedulian Kementerian Kesehatan RI dalam menghadirkan program-program nasional di bidang kesehatan di NTT.

Gubernur NTT, Stunting hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius sehingga dalam masa pemerintahan Saya bersama Wakil Gubernur, Pak Johni Asadoma selama lima tahun ke depan, penurunan angka stunting di NTT menjadi salah satu program prioritas kami.

“Kita patut bersyukur karena pemerintah pusat melalui berbagai kementerian terkait telah menetapkan NTT sebagai satu dari dua Provinsi yang dijadikan Pilot Project Nasional untuk penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya, dilansir dari akun resmi Melki Laka Lena.

Melki Laka Lena, Ini berarti bahwa kita tidak sendirian dalam upaya menyelesaikan stunting. Pemerintah Pusat melalui kementerian – kementerian yang ada juga sudah berkomitmen untuk membantu NTT, saling bahu-membahu, agar masalah stunting ini bisa segera ditangani dengan baik dan benar.

“Kami juga berharap para kepala daerah di NTT untuk memiliki komitmen yang sama, sehingga upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terimakasih kepada Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin karena dalam rapat koordinasi kemarin memastikan bahwa seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten/Kota akan memiliki alat kesehatan (Alkes) lengkap untuk penanganan empat penyakit katastropik (Jantung, Stroke, Kanker dan Ginjal) pada 2027 mendatang. (*/PG).

Baca juga :  Komisi V DPR RI dan Presiden Prabowo Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia