Kalabahi, PG.com, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian dan pembahasan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029, Selasa (17/6/25) pagi. Sidang terhormat yang digelar di Gedung Nirwala, Kalabahi, ini dengan agenda penyerahan laporan hasil rapat gabungan komisi serta penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD.

Diketahui, Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua I Yeremias Karbeka, dan Wakil Ketua II Usman Plaikari, serta dihadiri oleh Bupati Alor, Iskandar Lakamau, Sekda, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Alor.

Setelah penandatanganan nota kesepakatan dan penyerahan dokumen RPJMD, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada para legislator untuk menyampaikan tanggapan, masukan, hingga kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Anggota DPRD, Ketua Fraksi PKB, Ernes The Frinto Mokoni menyampaikan pihaknya sudah membahas RPJMD kurang lebih dua hari, tentunya segera catatan catatan yang telah disampaikan oleh DPRD bisa menambah ide gagasan untuk bisa memperkaya, memperlengkap Ranca awal RPJM yang ada.

Dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD, Ernes Mokoni, berkaitan dengan penyampaian Bupati pada rapat Paripurna yang lalu, dimana Bupati sampaikan bahwa satu desa satu program unggulan, kita berharap agar konsep pemikiran dari Bupati ini bisa diterjemahkan oleh para pimpinan OPD, agar tidak hanya sebatas konsep tetapi dia bisa dalam program konkrit yang nanti dituangkan dalam Renstra OPD.

“Kenapa? karena gagasan dari Bupati ini sangat baik dan untuk menjawab pengangguran terbuka di alor yang tiap tahunnya bertambah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini Bappeda sebagai dapur pembangunan daerah dan juga kepala-kepala OPD untuk dalam merancang rencana strategis, Renstra OPD itu bisa menyampaikan soal program program konkrit dari gagasannya Bupati,” ujarnya.

Demikian Ernes Mokoni yang juga sebagai Sekretaris DPC PKB Alor, bahwa dalam isi perut dari RPJMD ada konsep yaitu potensi ekonomi daerah yang perlu dikembangkan adalah sektor perikanan dan kelautan, sektor industri dan sektor pariwisata, cuma tiga konsep ini yang ada dalam RPJMD pemerintah daerah yang kedepan akan dikembangkan dalam proses program.

“Kita berharap agar tiga konsep ini, tiga sektor ini bisa diikuti dengan alokasi anggaran, kemarin saya lihat itu proyeksi anggota itu khusus sektor infrastruktur khusus jalan, irigasi dan jaringan itu kecil sekali, 2026 37 miliar, 2027 30 an sekian, sampai 2030 itu cuman 40 an Miliar, sementara belanja pegawai itu cenderung naik tinggi sampai bahkan pada angka 600 miliar bahkan 700 miliar,” katanya.

Lebih lanjut Ketua Fraksi PKB itu, bahwa APBD kita baru 1 triliun 200 miliar, kalau kita bang 600 miliar di belanja pegawai maka uang sedikit saja itu mau bagaimana, karena itu pak Bupati bersama teman-teman DPRD kalau memang mau fokus ke tiga sektor ekonomi itu, pertanian, perikanan dan pariwisata maka penggunaan anggaran itu harus betul-betul cukup supaya bisa menjawab itu.

Ditegaskan Mantan Ketua DPRD Sementara, Ernes Mokoni, Pak Bupati juga sudah sampaikan bahwa hanya ada satu matahari di pemerintahan daerah, maka kita berharap betul betul hanya ada satu matahari, jangan ada dua, tiga matahari.

“Saya tersinggung ketika kemarin acara penyerahan SK CPNS dan PPPK di aula GMIT tribuana pola itu ketua DPRD punya posisi kursi di sebelah dari Wakil Bupati, tidak bisa begitu, harusnya disamping Bupati itu ketua DPRD, itu aturan, karena apa, ketua DPRD bukan bawahan Bupati, kita mitra kerja, tidak ada atasan bawahan, kami mitra, saya tersinggung Pak Bupati, kira-kira itu catatan kritis dari saya,” tegasnya. (PG/EB).