Di balik lanskap savana NTT yang gagah, masih terus tersimpan tragedi senyap bernama “tengkes.” Ini bukan sekadar masalah tubuh yang kerdil melainkan perampasan kapasitas teragung manusia, yaitu kapasitas otak. Sudah hampir 1,5 dekade masalah tengkes ini diperbicangkan dan diupayakan untuk diturunkan di NTT, namun belum selesai juga. Dari era pelaporan hasil Riskesdas, e-PPGBM, sampai SKI dan SSGI, kita sudah tahu masalah ini. Angkanya tidak menggembirakan. Saya tidak perlu membeberkan lagi angka terakhirnya di sini sebab jejak digital pemberitaan tentang target dan realisasi sudah berseliweran dari waktu ke waktu di berbagai lini masa. Berbagai bukti sains, model implementasi dan praktik baik pun sudah tersaji di atas meja kebijakan. Sumpah dan janji suci untuk memprioritaskan penyelesaian masalah ini dalam dokumen perencanaan temporal dan komprehensif (RPJPN/RPJPD, RPJMN/RPJMD, Renstra, Renja) maupun sektoral (RAN dan RAD) sudah dicantumkan. Tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan ideal. Pada akhir tahun 2024, kita masih kesulitan mencapai angka 14%. Kira-kira pada tahun 2029 atau 2030, angka berapa lagi yang kita impikan?

Jika terlampau sulit, mungkin kita bertapa dan mencari wangsit atau petunjuk. Apa yang keliru? Benarkah kita sudah “bekerja sama” ataukah kita hanya sekadar “sama-sama bekerja”? Benarkah penurunan prevalensi tengkes ini adalah “mimpi bersama” ataukah kita baru sampai pada kondisi “sama-sama bermimpi”? Walahualam! Gelontoran anggaran pusat, provinsi, kabupaten, BUMN/BUMD, LSM/NGO, desa, CSR dan bantuan langsung swasta sudah menggelinding dari kas ke kas dan dari dompet ke dompet. Mungkin ada yang tetap mengendap menjadi nilai uang di rekening, dan mungkin ada yang sudah berubah menjadi material perbaikan gizi. Apakah anggaran itu masih kurang? Atau kita yang keliru belanja? Jika benar kita keliru belanja maka setiap rupiah yang tak dibelanjakan dengan efisien dan efektif sama dengan palu godam yang memecah jaringan sinaptik. Tunas-tunas bangsa tumbuh dengan fondasi kognitif yang rapuh. Masa depan yang seharusnya menjadi taman penuh ide cemerlang, akan terancam menjadi padang tandus tempat kecerdasan mandek di ambang batas. Generasi tengkes yang hari ini kita acuhkan adalah para penerus dengan potensi otak yang tereduksi. Mereka akan menjadi sebuah warisan kelam yang akan membebani bangsa ini jauh lebih lama daripada bunga pinjaman hutang luar negeri.

​Generasi tengkes yang sedang kita ‘ciptakan’ dengan ketidakseriusan pengelolaan anggaran ini akan menjadi bumerang paling mematikan bagi negara. Dua puluh atau tiga puluh tahun lagi, bangsa ini dipenuhi oleh tenaga kerja usia produktif yang bodoh, rentan emosi (tantrum) di tempat kerja, dan pemimpin masa depan yang ‘goblok’ saat harus mengambil kebijakan krusial. Generasi tengkes ini bukan hanya inefisien tetapi juga beban ganda. Pertama, tentu produktivitasnya yang rendah dan tidak akan mampu bersaing di level global. Kedua, dalam hal pembiayaan kesehatan. Antrean panjang BPJS akan terjadi karena dampak tengkes yang lebih jauh adalah meningkatnya peluang mereka untuk menderita penyakit degeneratif. Hal ini secara langsung akan membebani kas negara karena sakit-sakitan akibat gizi buruk di masa kecil.

Kita yang kini duduk di kursi empuk kekuasaan adalah “mereka yang akan diurus, dilayani, dan dipimpin” oleh generasi tengkes-yang tidak kita urus hari ini. Jika tata kelola pemerintahan dan layanan publik gagal untuk menyelesaikan masalah ini, maka bersiaplah! Dua atau tiga puluh tahun ke depan, ia akan menjadi labirin yang jauh lebih kacau dan gelap. Pemerintahan ini akan dipimpin oleh pikiran-pikiran yang pertumbuhannya telah dicuri.

​Kegagalan ini membawa kita pada cermin yang lebih pahit. Saat kita berbicara tentang tengkes, kita bicara tentang kualitas peradaban komunal dan kualitas penyelenggara negara yang seharusnya menjamin peradaban tersebut. Jika benar rata-rata IQ Indonesia di 2024 berada di kisaran angka 78 (mirip IQ monyet atau gorila) maka kita seharusnya malu. Sungguh sebuah cermin yang menyesakkan. Artinya kualitas penyelenggara negara kita didominasi oleh sosok yang inkompeten. Kata Prof Ascobat Gani: monyet-monyet birokrasi dalam birokrasi monyet. Jika kita membiarkan tengkes merajalela hingga menghasilkan kualitas SDM pada level itu, maka apa bedanya mereka nanti dengan monyet birokrasi sekarang yang sedang memimpin birokrasi monyet? Mereka nanti akan menjadi pejabat-pejabat yang inkompeten yang nantinya juga gagal melindungi mahkota akal bangsanya sendiri.

Apa yang harus menjadi catatan saat ini? Kita tentu tidak punya uang yang cukup. Dan di mana-mana juga begitu. Tidak pernah ada kondisi bahwa sumber daya itu tak terbatas. Dengan pelajaran ekonomi level SMP/SMA kita pasti paham bahwa salah satu premis utama dalam ekonomi adalah kelangkaan sumberdaya (scarcity). Jika demikian maka mulai detik ini, sudah seharusnya kita berhenti berkotek seperti ayam betina yang baru selesai bertelur: “Ohh…anggarannya kecil/terbatas!” Bukankah dari zaman prasejarah juga kodratnya sudah demikian. Yang tidak terbatas di dunia ini adalah “keinginan.” Satu satunya tempat yang balance adalah Surga. Hanya di Surgalah terjadi equilibrium-sumberdaya dan keinginan itu setimbang. Sepantasnya yang kita diskusikan adalah bagaimana membelanjakan anggaran yang terbatas. Sebab, kaki kita masih menginjak bumi yang sudah pasti penuh dengan keterbatasan. Kegagalan kita membelanjakan dana secara efektif untuk penurunan prevelensi tengkes adalah bukti nyata bahwa prioritas kita bukanlah masa depan manusia, melainkan sebatas tumpukan kertas dan proyek tanpa makna substantif. Dan bilamana nanti terjadi, ini adalah tragedi. Tragedi yang dibuat ketika kekuasaan dipegang oleh akal yang gagal memandang jauh ke depan.

​Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membelanjakan dana tersebut? Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi tengkes bukanlah dana pembangunan infrastruktur beton. Anggaran ini adalah dana untuk pembangunan jaringan saraf dan sinapsis. Dana ini harusnya seperti air suci yang diteteskan tepat pada akar kehidupan (1.000 hari pertama kehidupan) sejak konsepsi hingga usia dua tahun. Setiap sen mestinya dialirkan ke kegiatan-kegiatan langsung, terukur, dan berdampak nyata seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta layanan kesehatan yang presisi. Celakanya, sudah sedikit malah dikorupsi. Ini memilukan. Menurut saya, tindakan korupsi di pos anggaran ini bukan hanya tindak pidana, melainkan sebuah dosa peradaban yang merusak satu generasi manusia. Mengambil uang dari anggaran stunting sama artinya dengan secara sadar menyuntikkan racun ke dalam DNA masa depan bangsa.

​​Lantas, bagaimana dengan kita yang adalah para pemegang amanah saat ini? Jika kita masih ingin menikmati masa tua dengan tenang, sudah saatnya kita berpikir keras agar tidak jatuh ke lubang egoisme yang sama. Generasi muda yang kita layani sekarang adalah mereka yang akan merawat, melayani, dan mengambil keputusan tentang tunjangan pensiun, fasilitas kesehatan, bahkan kebijakan publik yang mengatur hari tua kita nanti. Hari ini, nasib pencegahan tengkesnya mereka (generasi muda) diputuskan oleh kita. Apakah kita ingin di hari tua nanti dilayani oleh generasi yang cerdas dan kompeten, atau oleh generasi yang bodoh, tantrum, dan juga sakit-sakitan? Pilihan terbaik adalah yang pertama. Peradaban harus lebih baik di masa datang. Investasi tulus pada pencegahan tengkes hari ini adalah asuransi terbaik untuk hari senja kita. Jika kita serius, kita menyelamatkan satu generasi. Jika kita abai atau korup, kita sedang menggali liang lahat bagi kualitas hidup kita sendiri di masa depan. Oleh karena itu, dengan dana yang sedikit, berbelanjalah secara efisien dan efektif. Jika tidak maka bersiaplah menuai panen kelam dari benih kelalaian kita.

Lalu, bagaimana memutus rantai inefisiensi yang membelenggu anggaran tengkes? Kita harus segera meninggalkan pola kerja ‘asal jalan’ dan ‘seremonial’. Kita alihkan fokus anggaran dari kegiatan fisik yang berbiaya tinggi namun berdampak rendah (seperti seminar berlebihan atau pengadaan papan nama mewah) menuju intervensi gizi spesifik dan sensitif yang berbasis data mikro. Kalau perlu, lakukan audit ulang setiap pos anggaran dan pastikan 80% dana mengalir langsung ke sasaran inti, yaitu ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (Baduta), dan keluarga berisiko stunting di tingkat desa dan semuanya dipantau ketat dari triwulan ke triwulan. Marilah kita hentikan praktik “penyamaan rata” program. Bila perlu, dilakukan profiling risiko di setiap desa untuk memastikan intervensi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal yang bergizi tinggi (bukan biskuit kaleng yang kurang optimal) benar-benar menjangkau individu yang paling membutuhkan.

“Anggaran harus menjadi pisau bedah yang memotong masalah tepat di titik nadinya, bukan sekadar sapu lidi yang menyapu debu tanpa menghilangkan kotoran.”

Baumata, 14 Desember 2025