Indonesia, sebuah arkais yang diberkahi Tuhan dengan kekayaan manusia (human capital), alam dan budaya semestinya tidak lagi memilih kebijakan yang meraba dalam kegelapan. Konsep Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy, EBP) sudah saatnya menjadi arus utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Kebijakan berbasis bukti tidak boleh lagi diposisikan hanya sekadar terminologi akademis melainkan sebagai “kompas etis” yang harus memandu setiap urusan negara, dari hal yang remeh sampai hal yang kompleks. Pengarusutamaan EBP ini menuntut agar keputusan publik diambil berdasarkan data ilmiah, analisis yang ketat, dan pengalaman empiris terbaik, bukan sekadar intuisi politik atau kepentingan jangka pendek. Jika hal ini tidak dilakukan maka besar kemungkinan kita akan memanen krisis yang lebih besar. Krisis apa? Krisis akibat kebodohan administratif yang dibiarkan menjadi otoritas (menolak cahaya sains yang tersedia).

​Jika negara adalah kapal yang berlayar di tengah badai, kita tidak bisa menyerahkan kemudi kepada mereka yang tidak mengenal navigasi. Sistem kepegawaian yang sehat (Merit System) harus menjadi filter tak terhindarkan untuk menjamin bahwa setiap pejabat yang menduduki kursi kekuasaan memiliki kompetensi dan kapasitas intelektual yang memadai untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks. Banyaknya penyelenggara pemerintahan dengan kapasitas otak yang terbatas (mereka yang stunting di masa lalu) adalah sebuah tragedi kolektif. Inkompetensi tersebut bukan sekadar kekurangan pribadi, melainkan virus institusional yang menyebarkan kebijakan yang cacat sejak lahir dan merusak potensi bangsa untuk pulih dan maju.

​Kita tidak kekurangan ahli atau orang pintar (bijak). Kita cuma kekurangan orang bertelinga yang mau mendengar. Produk sains harus diangkat dari tumpukan berkas yang terabaikan menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang paling utama. Kebijakan yang tidak didasarkan pada pemetaan risiko yang akurat atau analisis dampak yang jujur, adalah sama dengan memainkan “rolet Rusia” dengan nasib rakyat. Ketika kepentingan politik dan hitungan keuntungan ekonomi jangka pendek dibiarkan membungkam kebenaran ilmiah, kita telah menukar masa depan yang aman dengan ilusi kemakmuran sesaat. Kepatuhan terhadap kebenaran ilmiah sudah seharusnya menjadi sumpah jabatan setiap pemegang mandat kekuasaan.

Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Masa “tanggap darurat” selalu menjadi kolam validasi dan investasi pengaruh. Kita terjebak pada ilusi: siapa yang paling berkorban, siapa yang paling cape dan siapa yang harus dihormati. Fenomena “tanam budi” pemerintah menjadi yang utama. Padahal tindakan-tindakan itu adalah “kewajiban” dan bukan “kebaikan.” Haruskah model seperti ini yang diwariskan? Tidak! Tanggap darurat sungguh sangat “mahal” harganya.

Ke depannya bagaimana? Sembari berjibaku dengan perbaikan saat ini, kita harus berubah dan mendorong agar “mitigasi” yang harus lebih diutamakan. Ini murah! Tapi mitigasi yang mana? Prioritas negara haruslah investasi yang fundamental. Pengembangan modal manusia (human capital) melalui pendidikan dan gizi, serta perbaikan lingkungan melalui konservasi dan penataan ruang yang disiplin tidak bisa ditawar lagi. Hal ini harus mendahului kepentingan politik dan ekonomi yang terburu-buru. Sebab, bagaimana mungkin sebuah bangsa berharap memiliki pemimpin yang cerdas dan visioner jika sejak dini mereka membiarkan generasi penerus mengalami kekurangan gizi permanen? Pembangunan infrastruktur fisik tanpa pembangunan kecerdasan kolektif dan kesehatan lingkungan adalah pondasi rapuh yang akan hancur oleh bencana berikutnya. Investasi hari ini adalah pertahanan kita dari kebodohan administrasi esok hari.

​Pada akhirnya, kita harus berani menarik garis filosofis: inkompetensi dan kebodohan pemimpin rakyat jauh lebih berbahaya daripada kejahatan biasa, kata Bagus Mulyadi. Pencuri hanya merugikan segelintir orang, tetapi pemimpin yang bodoh, melalui satu tanda tangan kebijakan yang salah, dapat menghancurkan kehidupan jutaan orang, merenggut nyawa melalui bencana yang seharusnya dapat dicegah, dan mewariskan utang dan kerentanan lintas generasi. Daya rusak dari kebijakan yang lahir dari ketidaktahuan adalah “holocaust administrasi” yang dampaknya meluas, sunyi, dan sistemik. Sebuah negara yang serius ingin memajukan peradabannya wajib menganggap inkompetensi di kursi kekuasaan sebagai musuh terbesar yang harus ditumpas. Meninggalkan sains di tong sampah sama dengan memanen bencana di masa depan.

Baumata, 13 Desember 2025