Viralnya wacana kembali ke pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD, setelah hampir dua dekade dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, memantik perdebatan sengit. Saya pribadi melihat ini bukan sekadar hitam-putih. Ada dilema nyata. Di satu sisi, semangat demokrasi langsung yang memberi kedaulatan penuh pada rakyat, di sisi lain, realitas politik yang seringkali berbiaya tinggi dan penuh polarisasi.

Pemilihan Langsung: Demokrasi yang Mahal tapi “Rasa Sendiri”

Saat kita memilih gubernur atau bupati langsung, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pilihan itu besar. Figur seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat atau Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (pada masanya) terpilih karena kedekatan langsung dengan elektoral, bukan sekadar deal politik di gedung DPRD.

Kelebihannya adalah :

1. Legitimasi kuat: Pemenang punya mandat langsung dari rakyat, membuat posisinya kuat untuk mengambil kebijakan berani.

2. Akuntabilitas jelas: Rakyat merasa punya hak untuk menagih janji kampanye. Pemimpin cenderung lebih responsif.

3. Meminimalkan politik transaksional di DPRD: Suara tidak bisa dibeli hanya di ruang tertutup dewan.

Kekurangannya :

1. Biaya sangat tinggi: Kampanye membutuhkan dana besar, yang berisiko memicu politik balas budi dan korupsi setelah terpilih.

2. Polarisasi sosial: Pilkada sering memecah belah masyarakat di tingkat akar rumput (konflik tetangga, SARA).

3. Popularitas mengalahkan kapabilitas: Yang pandai kampanye dan punya wajah menarik sering menang, meski kapasitas manajerialnya dipertanyakan.

Pemilihan oleh DPRD: Efisiensi yang Berisiko Oligarki

Jika kita menoleh kebelakang, Sebelum 2005, kepala daerah adalah hasil pemilihan dan negosiasi di antara 50-100 anggota DPRD. Bisa saja menghasilkan pemimpin berkualitas dari kalangan profesional maupun politikus, tetapi juga rawan menghasilkan pemimpin yang hanya representasi bagi kepentingan partai besar di dewan dengan jumlah kursi yang banyak.

Kelebihannya :

1. Efisiensi biaya: Tidak ada kampanye massal, sehingga lebih murah dan minim gejolak sosial di masyarakat.

2. Potensi kualitas: DPRD bisa memilih figur dari kalangan profesional/ahli yang tak tertarik kontestasi publik.

3. Koordinasi politik lebih mudah: Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung lebih mudah menyelaraskan program dengan dewan, mengurangi kebuntuan yang sering sekali terjadi di beberapa daerah pasca pemilihan secara langsung.

Kekurangan:

1. Legitimasi rendah: Di mata masyarakat, pemimpin hasil pemilihan DPRD dianggap bukan “suara rakyat”.

2. Ruang transaksional luas: Politik uang bisa terpusat di lobi-lobi DPRD. Suara 100 orang lebih mudah “dikelola” daripada suara jutaan.

3. Akuntabilitas melemah: Pemimpin bisa saja lebih bertanggung jawab ke koalisi partai di DPRD daripada ke rakyat langsung.

Opini Pribadi:

Saya percaya bahwa “Demokrasi langsung adalah harga mati” untuk membangun kesadaran bernegara dan akuntabilitas pemimpin. Namun, kita tak bisa menutup mata pada peluang timbulnya masalah besar, seperti politik biaya tinggi dan polarisasi.

Solusinya bukan mundur ke sistem perwakilan di DPRD yang penuh risiko oligarki, tetapi memperbaiki sistem demokrasi langsung yang ada. Bagaimana caranya?

1. Pembatasan ketat dana kampanye dan pengawasan real-time oleh lembaga independen.

2. Edukasi politik secara massif agar rakyat memilih berdasarkan rekam jejak dan program, bukan euforia atau uang.

3. Sistem pemilihan dua putaran untuk daerah yang sangat plural, guna mengurangi polarisasi ekstrem.

Mengembalikan pilkada ke DPRD terasa seperti menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang lebih berbahaya, yaitu mengerdilkan kedaulatan rakyat. Mari perbaiki yang rusak, bukan ganti dengan sistem yang pernah kita tinggalkan karena cacat demokrasinya. Demokrasi memang berisiko dan mahal, tetapi harga untuk menyuburkan oligarki di balik tembok DPRD jauh lebih mahal untuk masa depan bangsa. -MERDEKA-