Kota Kupang hari ini memasuki fase penting dalam sejarah pembangunan daerahnya. Dalam kegiatan Forum Advokasi Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh HIMAPRO Ilmu Administrasi Publik FISIP Undana, Tim Peneliti FISIP Undana memaparkan hasil Survei Kepuasan Publik atas Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang Tahun 2025. Riset ini menyampaikan pesan tegas: kepemimpinan baru Kota Kupang diterima, dipercaya, dan dianggap membawa arah yang lebih jelas bagi masa depan kota.

Dengan nilai kepuasan publik 80,10 (kategori Baik/Memuaskan) sesuai standar PermenPANRB, survei ini menegaskan bahwa dalam waktu relatif singkat, Pemerintah Kota Kupang berhasil memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik, terutama pada aspek pelayanan dasar dan komunikasi pemerintahan. Angka ini bukan sekadar statistik—ia adalah indikator arah perubahan, sinyal bahwa warga merasakan pergerakan, bukan stagnasi.

Kupang Naik Level: Capaian di Atas Tren Nasional

Dalam perbandingan nasional, Kupang menembus angka 80 di tengah tekanan urbanisasi, ketimpangan infrastruktur, dan keterbatasan fiskal—suatu capaian yang jarang dicapai kota dengan beban struktural sejenis. Banyak kota masih bertahan di rentang 76–78, sementara Kupang menunjukkan trajectory positif, terutama dalam konsolidasi kepemimpinan dan pelayanan publik.

Penting dicatat: capaian ini diraih tidak dari posisi dasar yang ideal, tetapi di tengah persoalan yang diwariskan, mulai dari sistem persampahan, krisis air bersih, hingga lemahnya koordinasi lintas-OPD di masa lalu.

Kepercayaan Publik Menguat: Modal Utama Legitimasi Kepemimpinan

Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik (trust) mencapai 84 di beberapa kecamatan dan stabil pada rentang 79–83 di seluruh wilayah kota. Dalam teori administrasi publik, kepercayaan adalah mata uang kepemimpinan (currency of leadership)—penentu apakah kebijakan dapat berjalan efektif.

Kepercayaan ini tidak dibangun dari retorika, melainkan dari:

• komunikasi publik yang lebih terbuka (skor 81,65),
• respons cepat atas persoalan kota (skor 80,48),
• konsistensi pemimpin hadir di kelurahan,
• dan penataan birokrasi menuju pola kerja yang lebih akuntabel.

Kupang menunjukkan bahwa legitimasi publik dapat tumbuh bahkan dalam kondisi fiskal yang terbatas, ketika pemerintah menunjukkan transparansi, kehadiran, dan komitmen.

Perubahan Terasa: Dari Stabilitas ke Momentum Percepatan

Tahun pertama pemerintahan seringkali dipandang sebagai masa adaptasi dan konsolidasi. Namun bagi Kupang, tahun pertama telah menjadi titik balik stabilisasi yang menggeser kota ini dari pola lama menuju pola kerja yang lebih terukur.

Di tengah tantangan struktural seperti:

• persoalan sampah (22,69% responden),
• krisis air bersih (18,52%),
• infrastruktur dasar (12,04%), dan
• lemahnya SOP lintas-OPD (11,11%),

pemerintahan baru melakukan langkah-langkah awal pembenahan: perbaikan SOP, digitalisasi layanan, redesign rute persampahan, penguatan armada, dan mendorong transparansi informasi publik.

Yang paling mencolok, 65,28% responden tidak menyebutkan kelemahan spesifik kepemimpinan. Ini bukan angka biasa. Ia menunjukkan collective psychological signal: warga merasakan pemerintah yang hadir, bekerja, dan bergerak bersama mereka.

Kupang Dalam Perbandingan: Kepemimpinan sebagai Pembeda

Jika dibandingkan kota lain dengan kompleksitas serupa, Kupang menonjol dalam tiga aspek yang jarang hadir bersamaan:

1. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi, meski fiskal terbatas.
2. Komunikasi pemimpin yang konsisten, bahkan melampaui beberapa kota besar.
3. Pemerataan persepsi layanan antar-kecamatan, sesuatu yang sulit dicapai oleh kota yang heterogen secara sosial dan geografis.

Narasi ini mempertegas bahwa kepemimpinan adaptif—bukan hanya kapasitas fiskal—dapat menggerakkan birokrasi menuju perbaikan berkelanjutan.

Evidence-Based Governance: Birokrasi Pengetahuan Mulai Terbangun

Survei menggunakan metodologi ilmiah yang ketat:

• 576 responden,
• 6 kecamatan,
• teknik multistage cluster random sampling,
• instrumen resmi SKM PermenPANRB,
• analisis kuantitatif dan kualitatif.

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang mulai memasuki fase governance berbasis bukti (evidence-based policy)—keputusan tidak lagi bertumpu pada intuisi, tetapi pada data, riset, dan aspirasi warga.

Kupang di Tahun Kedua: Dari Harapan Menjadi Aksi Perubahan

Jika tahun pertama adalah stabilitas, maka tahun kedua dan ketiga akan menjadi momentum percepatan, dengan fokus pada:

• modernisasi sistem persampahan,
• percepatan layanan air bersih,
• penguatan layanan kesehatan primer,
• percepatan infrastruktur jalan & penerangan,
• digitalisasi total layanan publik,
• peningkatan kapasitas ASN.

Kupang bergerak dari survival menuju transformasi.

Kesimpulan: Kepemimpinan yang Membangun Kepercayaan, Data yang Menggerakkan Kebijakan

Survei SKM 2025 tidak mengklaim bahwa Kupang sudah bebas dari persoalan. Namun ia mengirim pesan yang jauh lebih penting:

Kupang telah menemukan arah baru, ritme baru, dan energi baru. Masyarakat merasakan perbedaan, melihat kerja nyata, dan memberikan kepercayaan bagi pemerintah untuk melangkah lebih cepat. Kupang tidak berubah dengan keajaiban, tetapi dengan momentum, hasil dari kepemimpinan yang mendengar, bekerja, dan bergerak bersama rakyatnya.