Kalabahi, PG.com – Rencana pembukaan gerai Indomaret di Kabupaten Alor kembali menjadi perbincangan hangat. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai tanda “kemajuan”, sementara sebagian lain merasa risau terhadap dampak ekonomi jangka panjang. Namun persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar hadirnya sebuah toko modern. Isu ini menyangkut tata kelola ekonomi daerah, keberpihakan pemerintah, efektivitas regulasi, hingga masa depan pelaku UMKM lokal. Sebagai generasi muda Alor, saya memandang bahwa pembahasan ini harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, bukan sekadar legitimasi investasi.

Minimnya Pendapatan Asli Daerah: Alasan yang Tidak Cukup Kuat

Pemerintah daerah sering berdalih bahwa kehadiran Indomaret akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Namun secara ekonomi, kontribusi semacam ini sebenarnya sangat kecil. Dengan skema yang berlaku, daerah hanya menerima pajak reklame, PBB, serta sebagian kecil pajak dari operasional toko. Nilainya tidak sebanding dengan potensi kerugian yang akan dialami oleh pelaku UMKM, pasar tradisional, dan toko-toko kecil.

Bahkan dalam banyak studi, waralaba minimarket di daerah dengan ekonomi kecil justru menyedot potensi omzet lokal ke pusat perusahaan—yang artinya keuntungan mengalir keluar dari daerah, bukan berputar di dalamnya. Ketika daya beli masyarakat terbatas dan pasar kecil seperti di Alor, kompetisi menjadi zero-sum: jika satu pemain besar masuk, pemain kecil akan tumbang. Pada titik ini, klaim bahwa PAD akan meningkat hanyalah setengah kebenaran yang mengabaikan dampak struktural.

PEMDA Alor: Regulasi Ada, Pengawasan Tidak Ada

Pertanyaan yang perlu diajukan masyarakat adalah: apakah PEMDA Alor sudah memiliki regulasi yang kuat terkait penataan toko modern? Jika pun ada, apakah regulasi itu benar-benar dijalankan, atau hanya sekadar teks yang tidak hidup?

Di banyak daerah, pemerintah mewajibkan jarak minimal toko modern dari pasar tradisional, membatasi jumlah gerai, hingga mensyaratkan kemitraan dengan UMKM lokal. Tetapi tanpa pengawasan, aturan hanya menjadi formalitas. Inilah yang ditakutkan terjadi di Alor: investasi didorong tanpa analisis dampak ekonomi, tanpa mendengar suara pelaku usaha lokal, dan tanpa memperhitungkan karakter ekonomi masyarakat.

Jika PEMDA bersikap reaktif dan tidak memiliki visi keberpihakan terhadap ekonomi rakyat, maka yang terjadi adalah liberalisasi pasar secara liar. Pasar menjadi arena pertarungan yang tidak seimbang antara kapital besar dan pedagang kecil.

DPRD Alor: Fungsi Pengawasan yang Perlu Dipertanyakan

Selain pemerintah eksekutif, DPRD memiliki peran penting sebagai penyaring kebijakan. Namun apakah DPRD Alor sudah mengambil posisi tegas? Publik tidak melihat adanya forum dengar pendapat, uji dampak sosial ekonomi, atau kajian pembangunan jangka panjang terkait masuknya minimarket waralaba.

Fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas tampak redup. Alih-alih memikirkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil, DPRD terkesan membiarkan kebijakan berjalan tanpa kritik. Padahal, dalam isu seperti ini, DPRD seharusnya menjadi benteng utama yang memastikan kebijakan tidak merugikan rakyat.

Ancaman Serius bagi UMKM dan Struktur Ekonomi Lokal

Ekonomi Kabupaten Alor bertumpu pada sektor informal: pasar tradisional, pedagang kecil, kios, serta pelaku UMKM. Segmen inilah yang paling rentan kehilangan ruang hidup ketika minimarket waralaba masuk. Kehadiran Indomaret bukan sekadar tambahan toko; ia membawa sistem distribusi modern yang jauh lebih efisien, didukung modal besar, promo intensif, dan kemampuan menekan harga. Persaingan menjadi tidak adil. Ketika pasar lokal runtuh, daerah kehilangan penyangga ekonomi yang sesungguhnya.

Di sinilah bahayanya. Kita bisa kehilangan karakter ekonomi lokal hanya karena tergesa-gesa mengejar PAD yang tidak seberapa. Alor adalah kabupaten kepulauan yang ekonominya rapuh; tidak semua model ekonomi kota bisa diterapkan secara copy-paste.

Perlu Keberanian Politik: Kepentingan Publik Harus Didahulukan

Dalam konteks ini, yang dibutuhkan adalah keberanian politik. Pemerintah daerah harus berani mengatakan tidak jika kebijakan tidak menguntungkan rakyat. DPRD harus berani bersuara lantang dan tidak sekadar menunggu. Ketika kebijakan publik menyangkut hidup banyak orang, maka kehati-hatian adalah prinsip utama.

Para pemimpin di Alor harus berani mengambil sikap: apakah mereka ingin menyehatkan ekonomi lokal atau membuka pintu selebar-lebarnya bagi kapital ritel nasional?

Tawaran Solusi: Jalan yang Lebih Berpihak pada Masyarakat

Sebagai generasi muda Alor, saya menawarkan beberapa langkah realistis yang dapat ditempuh pemerintah daerah:

1. Moratorium Toko Modern

Pemerintah perlu menunda izin pendirian toko modern hingga ada kajian ekonomi yang komprehensif dan melibatkan akademisi, pedagang lokal, organisasi masyarakat, dan DPRD.

2. Penguatan UMKM dan Pasar Tradisional

Daripada membuka ruang bagi jaringan ritel besar, pemerintah seharusnya memperbaiki fasilitas pasar, mendukung digitalisasi UMKM, serta memberikan akses modal dan pelatihan.

3. Regulasi Ketat dan Pengawasan Independen

Jika suatu hari izin diberikan, harus ada regulasi jarak, batas jumlah gerai, kewajiban kemitraan, dan mekanisme laporan publik. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat sipil.

4. Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Identitas Lokal

Alor punya potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan produk lokal. Aktivitas ekonomi ini harus diperkuat sebagai tulang punggung daerah, bukan digantikan oleh minimarket nasional.

Penutup: Suara Masyarakat Tidak Boleh Diabaikan

Persoalan masuknya Indomaret bukan sekadar urusan bisnis. Ini soal arah pembangunan, keberpihakan, dan visi masa depan daerah. Pemerintah dan DPRD harus menyadari bahwa masyarakat sedang mengawasi. Keputusan mereka hari ini akan menentukan apakah ekonomi Alor tumbuh berkelanjutan atau justru semakin bergantung pada modal dari luar.

Sebagai generasi muda Alor, saya percaya bahwa masa depan ekonomi daerah tidak boleh ditentukan oleh kepentingan sesaat. Kita butuh keberanian, ketegasan, dan komitmen untuk menjaga rumah kita sendiri. Dan di sinilah suara publik, terutama anak muda, harus terus berbicara. Demikian ulasan Opini dari Sanji Hasan. (*Eka Blegur).